Pengantar

Dalam Artikel sebelumnya, ” 2 e L ” sudah menjelaskan tentang ” Social Engineering ”. Adapun yang dimaksud dengan ” Social Engineering ” adalah Sebuah Teknik untuk Memanipulasi dan Mengarahkan Perilaku Seseorang atau Sekelompok Orang dengan Menggunakan Kekuatan Hipnotik Bahasa, Rasa Rikuh Pekewuh serta Preferensi Pribadi Seseorang Terhadap Suatu Isu. Artikel tentang ” Social Engineering ” ini dapat dibaca DI SINI.

Pada kesempatan kali ini, ” 2 e L ” akan kembali memaparkan ” Social Engineering ” dari Aspek atau Perspektif Hukum. Dari segi Hukum, ” Social Engineering ” ini disebut sebagai ” Law as a Tool of Social Engineering ”. ” Law as a Tool of Social Engineering ” yang kira-kira kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah ” Hukum sebagai Alat Pembaharuan dalam Masyarakat ”. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh Roscoe Pound.

Latar Belakang

Teori Hukum memiliki banyak sekali Ajaran di dalamnya, namun yang sama dari semua Teori Hukum yang ada, mereka sepakat menyatakan bahwa Hukum harus Stabil. Maksudnya ” Stabil ” adalah Hukum tidak boleh saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Di sisi yang lain, Teori Hukum haruslah Dinamis. Dikatakan ” Dinamis ” adalah karena Hukum yang Hidup adalah Hukum yang Perkembangannya mengikuti Dinamika Kehidupan Manusia [Sudikno Mertokusumo 2011 : 11].

Dalam kehidupan manusia dengan dinamikanya hadir yang dinamakan Fungsi Hukum. Fungsi Hukum dalam kehidupan manusia yang berkembang menjadi masyarakat bisa terjadi karena banyak faktor. Namun pada umumnya, Fungsi Hukum dalam masyarakat untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan menjamin Struktur Sosial yang Dicita-citakan oleh Masyarakat.

Dari Fungsi Hukum yang menjamin Struktur Sosial dalam Masyarakat ini akhirnya berkembang menjadi Sektor Hukum. Sektor Hukum ini banyak dipakai dalam Ilmu Sosiologi, khususnya Sosiologi Hukum [Munir Fuady 2011 : 61]. Hal ini dikarenakan Perubahan Hukum dapat memengaruhi Perubahan Sosial yang mana akan kita bahas dalam Artikel kali ini. Yaitu, Perubahan Sosial ini adalah salah satu dari Fungsi Hukum sebagai Sarana untuk Merekayasa Masyarakat (Social Engineering).

Fungsi Hukum sebagai Sarana untuk Merekayasa Masyarakat ini akhirnya melahirkan ” Kontrol Sosial ”. Kontrol Sosial ini bisa dikatakan juga sebagai sarana untuk mengawasi atau mengontrol Perilaku dan Kehidupan dalam Masyarakat di suatu Negara. Kontrol Sosial ini memiliki banyak alat, misalnya adalah : Agama, Moralitas, Adat-Istiadat, Kebiasaan, Pendidikan Kesenian, Pers, Keteladanan Pemimpin dan lain sebagainya [Munir Fuady 2011 : 62].

Pembahasan

Roscoe Pound salah seorang Ahli Hukum yang berasal dari Negeri Paman Sam, Amerika Serikat dan juga memiliki pandangan Sociological Jurisprudence. Sehingga ia dianggap sebagi Ahli Hukum pertama yang menganalisis Yurisprudensi serta Metodologi Ilmu-ilmu Sosial dengan memberikan perhatian kepada ” Kenyataan Hukum ” ketimbang ” Kedudukan dan Fungsi Hukum ” dalam Masyarakat. Berdasarkan alasan inilah Roscoe Pound memberikan pernyataan bahwa Hukum adalah Lembaga Terpenting untuk melakukan Kontrol Sosial. Kontrol Sosial ini dibutuhkan karena Peradaban Kehidupan Manusia perlu dilestarikan dengan tetap mempertahankan Fungsi Utamanya sebagai penakluk ” Aspek Internal ” atau ” Lingkungan Fisikal ” dari Sifat Manusia. Dengan demikian, Pendapat Roscoe Pound ini tentang Teori Perubahan Sosial menjadi salah satu Teori Besar dalam Ilmu Hukum [Munir Fuady 2013 : 248].

Selain Kontrol Sosial sebagai Kebutuhan dalam Peradaban Kehidupan Manusia, Roscoe Pound juga mengatakan Kontrol Sosial sebagai Penguat Peradaban Kehidupan Manusia didasarkan atas Masyarakat yang cenderung mengedepankan Perilaku Anti-Sosial yang dianggap bertentangan dengan Kaidah-kaidah Ketertiban Sosial. Atas Dasar inilah Roscoe Pound mencetuskan Ide dan Pemikiran yang memberikan Sudut Pandang atau Fungsi Lain dari Ilmu Hukum itu sendiri. Adapun Fungsi Lain itu adalah Ilmu Hukum dapat dipakai untuk Melakukan Rekayasa Sosial (Social Engineering).

Alasan Utama mengapa Roscoe Pound memberikan Pendapat bahwa Ilmu Hukum dapat dipakai sebagai Alat Perekayasa Sosial (Law as a Tool of Social Engineering) adalah Hukum bisa dipakai sebagai Alat atau Sarana untuk Memperbaharui Tatanan Kehidupan yang Berkembang dalam Masyarakat. Atas dasar inilah, akhirnya timbul Golongan-golongan Hukum dalam Masyarakat yang harus dilindungi seperti [Munir Fuady 2013 : 259] :

  1. Kepentingan Umum (Public Interest)
    • Kepentingan Negara sebagai Badan Hukum
    • Kepentingan Negara sebagai Penjaga Kepentingan Masyarakat
  2. Kepentingan Masyarakat (Social Interest)
    • Kepentingan akan Kedamaian dan Ketertiban
    • Perlindungan Lembaga-lembaga Sosial
    • Pencegahan Kemerosotan Akhlak
    • Pencegahan Pelanggaran Hak
    • Kesejahteraan Sosial
  3. Kepentingan Pribadi (Private Interest)
    • Kepentingan Individu
    • Kepentingan Keluarga
    • Kepentingan Hak Milik

Dengan demikian, melihat Kepentingan-kepentingan tersebut di atas, Pendapat Roscoe Pound terkait Hukum sebagai Alat Perekayasa Sosial dapat dipersamakan dengan Hukum sebagai Ahli dalam menjelaskan Dasar-dasar Pembaharuan yang ada untuk mengubahkan masyarakat sesuai dengan Peraturan yang ada. Di tahun 1919 untuk menggambarkan Masyarakat yang Beradab, Roscoe Pound memberikan beberapa Pedoman, seperti [Munir Fuady 2013 : 261] :

  1. Tiap orang dapat menguasai tujuan-tujuan yang berfaedah terhadap apa yang mereka temukan, apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka peroleh dalam ketertiban kemasyarakatan dan ekonomi yang pada waktu itu memegang kekuasaan;
  2. Tiap orang dapat mengharap bahwa orang lain tidak akan menyerang dia; dan
  3. Tiap orang dapat berharap bahwa orang-orang dengan siapa saja mereka berurusan tentang hubungan-hubungan umum akan bertindak dengan itikad baik atau memenuhi janji yang mereka sanggupi, akan menjalankan perusahaan-perusahaan berdasarkan kesusilaan masyarakat, akan mengganti barang yang sama atas kekhilafan.

Apabila dirangkum maka Pendapat dari Roscoe Pound tersebut akan menjadi 3 (tiga) Wilayah atau Dimensi Utama sebagai berikut [Munir Fuady 2013 : 263] :

  1. Hukum yang benar-benar berfungsi sebagai Alat untuk mengatur dan mengelola Masyarakat;
  2. Hukum harus diimbangi dengan pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan Masyarakat; dan/atau
  3. Adanya Pengawasan guna memelihara dan melanjutkan Peradaban Manusia.
Background vector created by rawpixel.com - www.freepik.com
Law as a Tool of Social Engineering (Hukum yang Dapat Merekayasa Masyarakat)
Background vector created by rawpixel.com – www.freepik.com

Konsep Hukum

Jika melihat Situasi dan Kondisi yang terjadi di Republik Indonesia beberapa waktu belakangan ini, Teori ” Law as a Tool of Social Engineering ” yang dipopulerkan oleh Roscoe Pond dapat dijadikan sebagai Pusat dari Aliran Pragmatic Legal Realism. Di Indonesia Aliran atau Teori Pragmatic Legal Realism ini dipopulerkan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (salah seorang Profesor yang lebih banyak berkonsentrasi pada Hukum Internasional). Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dalam Teorinya menjelaskan bahwa Konsepsi Hukum sebagai salah satu alat untuk Pembaharuan Masyarakat di Indonesia ternyata memiliki Jangkauan Ruang Lingkup yang lebih luas daripada Konsepsi Hukum yang ada di Amerika Serikat. Dasar Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan Teori ini demikian adalah karena Peraturan Perundang-undangan yang ada lebih memiliki peranan penting dalam Proses Pembaharuan Hukum yang ada di Indonesia, meskipun tidak sedikit dalam Perjalannnya, Yurisprudensi juga memiliki Peranan yang Serupa. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja juga menolak Teori Mekanisme daripada Konsepsi dan juga menentang Paham Legisme yang banyak terjadi di Indonesia [Mochtar Kusumaatmadja 2006 : 9].

Lebih lanjut, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan Hukum yang digunakan supaya bisa menjadi Sarana Pembaharuan itu harus berupa Peraturan Perundang-undangan dan/atau Yurisprudensi. Juga bisa gabungan keduanya. Namun karena di Indonesia yang mana adalah bekas Jajahan Kolonial Belanda, maka keduanya (Hukum dan Yurisprudensi) berjalan bersamaan sebagai Sarana untuk Merekayasa Sosial. Contoh sederhana dari Penggabungan Hukum dan Yurisprudensi adalah Pembaharuan Hukum untuk mengubah Pola Pikir Masyarakat Tradisional ke arah Masyarakat Modern, misalnya dengan Peningkatan Status Tanah dari ke Sertipikat Hak Milik. Ini juga salah satu yang sudah ” 2 e L ” jalankan. Info Lengkap dapat dibaca DI SINI.

Kembali kepada Gagasan Roscoe Pound mengenai ” a Tool of Social Engineering ” yang memiliki Tujuan Utama adalah agar Kebutuhan dan Kepentingan Kehidupan Manusia dalam Masyarakat dapat diciptakan secara Harmoni dan Serasi, yang mana Kepentingan Ideal ini harus dilakukan dengan Kekuatan Paksa oleh Para Penguasa Negara [Satjipto Rahardjo 2006 : 206].

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menjelaskan untuk menjalankan Tujuan Utama tersebut harus adanya Pemisahan antara Hukum Positif (The Positive Law) dengan Hukum yang Hidup (The Living Law). Gagasan Satjipto Rahardjo ini tidak lain didasari adalah dengan hadirnya Proses Dialektika antara Hukum Positif dengan Mazhab Sejarah. Hukum Positif beranggapan bahwa Hukum tidak lain adalah berasal dan diberikan oleh Penguasa (Law is a Command of Law Givers). Sementara itu, Mazhab Sejarah beranggapan bahwa Hukum berasal dan berkembangan bersama dengan Masyarakat [Satjipto Rahardjo 2006 : 217].

Teori Validitas Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul ” General Theory of Law and State ” salah satu Teori yang Penting dalam Ilmu Hukum adalah Teori Validitas Hukum. Teori Validitas Hukum atau ada juga yang menyebutkan sebagai Legitimasi dari Hukum (Legal Validity) adalah Teori yang mengajarkan bagaimana dan apa saja yang menjadi syarat-syaratnya agar suatu Kaidah Hukum bisa menjadi ” Legitimate ” atau menjadi Sah (Valid) untuk keberlakuannya. Yang mana bila telah Sah, Kaidah Hukum tersebut dapat diterapkan kepada Masyarakat dan bila perlu dapat dilakukan juga dengan Upaya Paksa [Hans Kelsen 2014 : 56].

Akan tetapi, Teori Validitas Hukum ini dapat juga berlaku sebaliknya tatkala di mana dalam suatu Kaidah Hukum tidak lagi dapat diukur dengan Kaidah Moral atau Kaidah Politik. Maksudnya adalah Validitas suatu Aturan Hukum tidak bisa digoyahkan begitu saja, apablila dianggap Tidak Berjalan Bersamaan dengan Kaidah Moral, Kaidah Politik dan/atau Kaidah Ekonomi.

Sementara itu, Beberapa Pakar atau Ahli mempertanyakan tentang Validitas dari suatu Aturan Hukum itu seperti apa dan bagaimana. Namun dari Para Pakar atau Ahli tersebut ternyata memiliki Persamaan dalam hal Penekanan tentang Validitas dalam Hukum, yaitu sebagai berikut [Munir Fuady 2013 : 111] :

  1. Apakah Aturan Hukum tersebut bersesuaian (Conformity) dengan Aturan tertentu yaang tingkatnya lebih tinggi ? Jadi Aturan Hukum tersebut tidak dalam keadaan ” di luar jalur (Ultra Vires) ”.
  2. Apakah Aturan Hukum tersebut merupakan Bagian yang Konsisten (Sub-Sistem) dengan Bidang Pengaturan yang Sudah Ada saat ini ?
  3. Apakah Aturan Hukum tersebut bersesuaian dengan Kenyataan Sosial dalam Masyarakat (Aspek Sosiologis), sehingga berlaku Efektif dalam Masyarakat ?
  4. Apakah dalam Aturan Hukum tersebut terdapat kecendrungan Internal untuk Dihormati (atas Dasar Moral dan Politik) ?
  5. Apakah Aturan Hukum tersebut merupakan Bagian dari Pernyataan Normatif yang Transcendental (Aspek Ontologis) ?

Melihat Persamaan Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Para Pakar / Ahli tersebut, dari sini dapat dilihat bahwa suatu Kaidah Hukum yang Valid (Sah) belum tentu merupakan suatu Kaidah Hukum yang Efektif. Demikian juga dengan suatu Norma dalam Kaidah Hukum bisa digolongkan ke dalam Das Sollen (apa ” yang seharusnya ” sebagai Fakta Hukum) dan sementara itu Efektivitas suatu Norma dapat digolongkan menjadi Das Sein (suatu Norma yang merupakan sesuatu dalam kenyataannya) [Sudikno Mertokusumo 2011 : 18 – 19].

Kembali pada Pendapat Hans Kelsen yang menyatakan keterkaitan Hubungan Timbal Balik antara ” Validitas ” dan ” Keefektifan ” dari suatu Kaidah Hukum. Hans Kelsen berpendapat supaya Kaidah Hukum dapat berfungsi secara efektif, setidak-tidaknya Kaidah Hukum tersebut harus memuat 2 (dua) Syarat Utama. Kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut [Hans Kelsen 2014 : 88] :

  1. Kaidah Hukum tersebut harus dapat diterapkan; dan
  2. Kaidah Hukum tersebut harus bisa diterima oleh Masyarakat.

Dengan demikian Aturan Hukum harus Valid terlebih dahulu, baru bisa diketahui apakah Aturan Hukum tersebut bisa berjalan dengan Efektif atau Tidak.

Kesimpulan

Teori Hukum yang Dapat Merekayasa Masyarakat (Law as a Tool of Social Engineering) yang dipopulerkan oleh seorang Ahi Hukum beraliran Sociological Jurisprudence yang berasal dari Negara Amerika Serikat bernama Roscoe Pound dapat diartikan sebagai Hukum adalah Alat Pembaharuan dalam Masyarakat. Roscoe Pound mengeluarkan Teori ini dengan harapan dapat berperan sebagai Alat Perubahan dalam Nilai-nilai Sosial yang berkembang di dalam Masyarakat.

Alat Perubahan Hukum ini diharapkan bisa memengaruhi Perubahan Sosial yang berjalan dengan salah satu Fungsi Hukum itu sendiri, yaitu Fungsi Hukum sebagai Sarana Perubahan Sosial dan/atau Sarana Perekayasa Masyarakat (Social Engineering).

Sementara itu untuk memperkuat Teori Hukum ini harus adanya Teori lain sebagai Penunjang atau Pendukungnya. Teori Pendukung dan/atau Teori Penunjang Hukum sebagai Perekayasa Masyarakat (Law as a Tool of Social Engineering) ini dipopulerkan oleh Hans Kelsen.

Hans Kelsen berpendapat bahwa untuk Validitas Hukum, Norma-norma Hukum yang ada harus Mengikat dilakukan dengan Orang-orang harus berbuat sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Norma Hukum. Sementara untuk Efektivitas Hukum dapat dijalankan dengan benar apabila Orang benar-benar berbuat sesuai dengan Norma-norma Hukum sebagaimana mereka harus berbuat dan juga Norma-norma tersebut benar-benar Diterapkan atau Dipatuhi.


Daftar Pustaka

  1. Hans Kelsen. Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Terjemahan dari Buku Hans Kelsen : General Theory of Law and State). Bandung : Nusa Media, 2014.
  2. Mochtar Kusumaatmadja. Hukum, Masyarakat dan Pembangunan. Bandung : Bina Cipta, 2006.
  3. Munir Fuady. Sosilogi Hukum Kontemporer ” Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat ”. Jakarta : Kencana, 2011.
  4. ______________. Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
  5. Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
  6. Sudikno Mertokusumo. Teori Hukum. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2011.

Admin ” 2 e L ”

September 21, 2020


IMMANUEL A. WIDJAJA, S.H., M.H.

(Senior Partner of ”2 e L — Advocate, Lawyer, Law Firm, and Education”)